Pada tanggal 2 April, CSWM UI dengan bangga berpartisipasi dalam Diskusi Kelompok Fokus yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan Permen LHK 75/2019 untuk implementasi pasca-2029. Forum penting ini menyatukan kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Keuangan, berfokus pada mendorong konsep Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility, EPR), diperkaya dengan wawasan dari badan regulasi seperti BNSP dan ahli dalam pengelolaan sampah, seperti Sri Bebassari yang merupakan salah satu pendiri regulasi pengelolaan sampah yang menjadi dasar dari regulasi EPR di Indonesia.

Angga, seorang konsultan untuk ADUPI dan bagian dari tim penyelenggara acara, menyoroti keterbatasan keterlibatan perusahaan dengan EPR, mencatat kurangnya insentif atau disincentif untuk perusahaan. Diskusi tersebut mengarah pada penyesuaian dalam Permen LHK 75/2019, termasuk definisi 'produsen' yang lebih luas, model institusional yang diperkaya untuk pengelolaan sampah, dan perubahan regulasi untuk menegakkan implementasi EPR.